Singgih Januratmoko: DPR Harus Jadi Jalan Tengah Antara Tuntutan Rakyat dan Kekuasaan

SIGAPNEWS.CO.ID | Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Sleman menyelenggarakan kegiatan Silaturahim dan Diskusi Publik pada Minggu (5/10/2025). Kegiatan yang berlangsung di Aula Masjid K.H. Sudja RS PKU Muhammadiyah Gamping tersebut menghadirkan pembicara kunci, Anggota DPD RI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Ahmad Syauqi Soeratno. 

Kegiatan bertema “Refleksi Demonstrasi Tuntutan Rakyat dan Sikap Muhammadiyah: Suara Rakyat, Suara Perubahan; Mencari Jalan Tengah antara Tuntutan Rakyat dan Kekuasaan” ini, menghadirkan sejumlah tokoh nasional. Pada kesempatan itu, Ahmad Syauqi menekankan pentingnya peran ormas Islam, khususnya Muhammadiyah, dalam merawat demokrasi yang beradab. 

“Suara rakyat tidak boleh diabaikan, namun juga harus disampaikan dengan cara yang berkeadaban. Muhammadiyah punya posisi strategis untuk menjadi penengah dan penyejuk di tengah panasnya suhu politik dan sosial,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, dalam paparannya menyoroti pentingnya membangun komunikasi dua arah antara rakyat dan pemerintah. Ia mengajak masyarakat untuk tidak kehilangan kepercayaan pada proses demokrasi dan lembaga perwakilan rakyat.

“Rakyat berhak menyampaikan aspirasi, dan kami di parlemen wajib mendengarkan. Namun yang paling penting, semua itu dilakukan dengan niat membangun, bukan merusak. Muhammadiyah dengan pendekatan hikmah dan kebijakannya mampu menjadi jembatan antara idealisme rakyat dan realitas kekuasaan,” tegas Singgih.

Ia juga menambahkan bahwa perubahan sosial harus dibangun melalui kolaborasi, bukan konfrontasi. “Perubahan yang sejati bukan lahir dari kemarahan, tetapi dari kesadaran dan kebersamaan. Saya percaya, kekuatan moral dan intelektual Muhammadiyah akan terus menjadi penuntun arah bangsa,” tambahnya.

Dalam paparannya, Singgih menyitir pemikiran Aristoteles tentang zoon politicon — bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam perbedaan. Menurutnya, politik yang ideal bukan sekadar perebutan kekuasaan, tetapi ruang kebijaksanaan untuk mencari jalan tengah yang adil dan berpihak pada rakyat.

“Jalan tengah bukan berarti kompromi yang lemah, melainkan ruang kebijaksanaan — bagaimana aspirasi rakyat diterjemahkan dalam kebijakan, dan bagaimana kekuasaan tidak kehilangan arah demi sebesar-besarnya kepentingan rakyat,” tegasnya.

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, rakyat menuntut perubahan dalam banyak bidang: pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan kestabilan harga kebutuhan pokok. Tuntutan tersebut, kata Singgih, adalah suara perubahan yang sah dan harus direspons dengan kebijakan nyata, bukan sekadar janji.

Singgih kemudian memaparkan bentuk konkret dari “politik jalan tengah” yang dimaksud. Ia menyebut, tugas DPR adalah menerjemahkan aspirasi rakyat dalam bentuk kebijakan yang terukur dan realistis, “Rakyat menginginkan pendidikan yang merata, maka kami perjuangkan peningkatan kuota PIP dan KIP. Rakyat menginginkan kesehatan terjangkau, maka kami dorong perbaikan layanan BPJS. Rakyat menginginkan harga pangan stabil, maka kami kawal distribusi dan perkuat ketahanan pangan daerah. Rakyat menginginkan pekerjaan, maka kami dukung UMKM, BUMDes, dan investasi yang berpihak pada rakyat kecil,” paparnya.

Menurutnya, seluruh kebijakan tersebut adalah wujud konkret bagaimana DPR memperjuangkan kesejahteraan rakyat dengan tetap menjaga keseimbangan fiskal dan tata kelola negara. Singgih menegaskan bahwa DPR tidak boleh hanya menjadi panggung politik atau alat kekuasaan. Ia menyebut DPR sebagai “rumah aspirasi rakyat sekaligus pengawas kekuasaan.”

Turut hadir sebagai narasumber, Kombes. Pol. Burkan Rudy Satria, Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, yang menjelaskan pendekatan humanis kepolisian dalam mengawal kebebasan berpendapat. Adapun Abdul Gaffar Karim, Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM, memberikan pandangan akademik terkait relasi antara kekuasaan, masyarakat sipil, dan peran organisasi keagamaan dalam memperkuat demokrasi.